Program Nawacita Jokowi Dinodai Oleh Anak Buah Sendiri

0
167
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Nawacita secara kebahasaan berarti sembilan harapan, agenda, atau keinginan. Dalam konteks perpolitikan Indonesia menjelang Pemilu Presiden 2014, istilah itu merujuk pada visi-misi yang dicanangkan oleh pasangan calon presiden/calon wakil presiden Joko Widodo/Jusuf Kalla tentang pemerintahan pasangan  tersebut. Dalam visi-misi tersebut dipaparkan sembilan agenda pokok untuk melanjutkan semangat perjuangan dan cita-cita Soekarno yang dikenal dengan istilah Trisakti, yakni berdaulat secara politik, mandiri dalam ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Adalah Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi. Ia menyoroti data produksi nasional yang menjadi alasan pemerintah dalam mengimpor beras dikaitkan dengan Nawacita Jokowi.

Viva menilai bahwa polemik antara Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bulog tentang impor beras adalah fakta bahwa Kemendag tanpa disadari telah menodai program Nawacita Presiden Jokowi.

Sebagaimana diketahui bahwa Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), Budi Waseso (Buwas), pernah membuat pernyataan yang mencengangkan. Buwas menyatakan bahwa stok beras nasional sebesar 2,4 juta ton. Persediaan itu, jelasnya, akan aman sampai bulan Juni 2019.

Atas perbedaan pandangan antara Kemendag dan Bulog tersebut, Viva menyarankan agar Kemendag meminta data produksi kepada Kementerian Pertanian (Kementa), sebelum memutuskan kebijakan impor. Hal itu bisa dilakukan melalui rapat koordinasi terbatas di Kemenko Perekonomian.

“Lah ini data dari Kementan dan Bulog ada stok beras 2,4 juta ton, di mana 1,8 juta ton dari hasil impor tahun lalu. Masak mau impor beras lagi?,” kata Viva di Jakarta, Kamis (20/9/2018).

Itulah sebabnya, Viva menilai bahwa kebijakan Kemendag tersebut tidak mendukung program pembangunan Indonesia dari pinggiran melalui pemberdayaan potensi desa.

“Harusnya lahan pertanian di desa dimaksimalkan perannya untuk mewujudkan kemandirian pangan. Petani harus dilindungi dan harga komoditas di pasar harus dikendalikan,” ujarnya.

Selain itu, lanjut Viva, Kemendag dinilai bisa memperlemah peran negara di tengah-tengah kesulitan rakyat akibat persoalan kebijakan pangan yang tidak memihak kepada kepentingan nasional dan petani Indonesia.

“Mengapa solusinya selalu harus impor? Harusnya Kemendag menjamin agar harga komoditas pangan di pasar stabil sehingga menguntungkan petani dan tidak merugikan konsumen,” tegas Viva.

Bukan saja kalangan DPR yang mempermasalahkan kebijakan Kemendag. Kalangan kampus pun ikut mempertanyakan kebijakan Kemendag.

Secara terpisah, Peneliti Pusat Studi Bencana, Institut Pertanian Bogor (IPB) sekaligus Koordinator Nasional Indonesia Food Watch, Pri Menix Dey, mempertanyakan kebijakan Menteri Perdagangan baru-baru ini atas impor beras.

Total impor di tahun 2018 ini mencapai 2 juta ton. Sebelumnya Januari hingga Mei 2018, Menteri Perdagangan juga telah mengimpor beras secara bertahap totalnya 1 juta ton.

“Apabila dipaksakan impor tambahan 1 juta ton lagi, dipastikan mubazir dan ujung-ujungnya akan menekan harga gabah petani sehingga gairah bertani menurun. Akhirnya petani dipastikan terus merugi dan terus berada di dalam lingkaran setan kemiskinan,” ujar Pri Menix.

Selanjutnya, Pri Menix ingin agar kebijakan impor beras ini secepatnya diaudit. Pasalnya, kebijakan tersebut tidak sinergi dan selalu bertolak belakang dengan gerakan Menteri Pertanian, Amran Sulaiman.

“Makanya, bila ada beberapa pengamat yang masih memutar-balikkan informasi, tentunya bisa diragukan independensinya dan mudah mudahan bukan merupakan bagian dari mafia beras,” tegasnya.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here