Siapa Mau Pilih Koruptor?

0
123
Foto : bangka.tribunnews.com

Jakarta, namalonews.com – Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan gugatan atas PKPU nomor 20 tahun 2018 tentang larangan Eks narapidana Korupsi, Kejahatan Seksual dan Kasus Narkoba di sambut gembira oleh sejumlah Politisi. Sebanyak 192 orang bakal calon anggota legislatif terpidana korupsi mendaftar ke KPU yang tersebar di 9 Provinsi 92 Kabupaten dan 11 kota. Mantan narapidana korupsi yang di loloskan Bawaslu berjumlah 44 orang.

Komisi Pemilihan Umum tetap meminta partai politik peserta Pemilu 2019 untuk menarik bakal calon lesgislatif (bacaleg) yang berstatus mantan narapidana korupsi. Permintaan itu disampaikan menyikapi putusan Mahkamah Agung bahwa larangan mantan narapidana korupsi maju sebagai caleg yang dimuat dalam pasal 4 ayat 3 Peraturan KPU nomor 20 tahun 2018 bertentangan dengan UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

KPU meminta parpol menegakkan Pakta Integritas soal komitmen tidak akan mengajukan caleg mantan Koruptor. Pakta Integritas tersebut telah ditandatangani pimpinan parpol sebelum masa pendaftaran Bacaleg. “kita minta partai-partai politik komitmen untuk menarik caleg-calegnya yang tidak memenuhi syarat (ITMS) oleh KPU,” kata Komisioner KPU Pramono Ubaid Tanthowi di kantor KPU, Mentheng, Jakarta Pusat. Pramono mengatakan, setelah pemberian putusan MA tersebut, beberapa partai menyatakan tetap menarik bacalegnya yang berstatus mantan koruptor. Menurut Pramono, meski putusan MA mengizinkan mantan napi korupsi maju sebagai caleg, tetapi parpol berhak melarang mereka menjadi calon wakil rakyat. Ia menambahkan, saat ini momentum bagi parpol untuk memperbaiki proses pencalonan dengan menawarkan caleg yang berkualitas, “Nanti kita persuasi lah. Tetap ada imbauan terhadap partai politik tidak didaftarkan mantan napi itu dengan berbagai cara,”ujar Pramono.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI, Fritz Edward, meminta semua pihak mematuhi putusan MA membatalkan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. “Kami harus menghormati putusan MA ini dan KPU harus segera melaksanakan putusan MA,” ujar Fritz.

Titi Anggraini, selaku Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Menilai bahwa jika ada mantan narapidana yang menjadi caleg dan terpilih, itu bisa jadi ruang untuk mengingatkan “oh jangan begini nanti kamu bisa tertangkap masuk bui”. Masalahnya yang dipertontonkan di media kita hari ini, orang yang masuk bui ternyata hidup mewah seperti di lapas suka miskin. Jadi saya tidak percaya kalo itu bisa mengingatkan, karena paradigma kita soal bui sekarang saja sudah  berubah. Jadi yang namanya warga binaan kok tidak membina, itu bisa jadi skeptisme dan pesimisme publik.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mendukung aturan KPU. ICW berharap aturan ini mampu menghadirkan para caleg berintegritas dan berkualitas.
“PKPU dari awal memang kami apresiasi, langkah progresif KPU dalam upaya menegakkan integritas pemilu. Kalau kita bicara integritas itu peserta, penyelenggara, pemilih. Kita lihat dari berbagai kasus di Indonesia itu problem mendasar itu di korupsi politik,” kata Ade.

Sementara itu, dukungan juga datang dari Najwa Shihab, ia menghimbau kepada masyarakat Indonesia untuk terus mendukung KPU dalam mewujudkan pemilu bersih 2019 nanti.

“Jangan pilih napi koruptor jadi wakil anda, penting untuk mendorong KPU agar tetap berani melindungi pemilih dari kandidat pelaku korupsi. Segala opsi layak diperjuangkan oleh KPU, memastikan agar pemilu berlangsung penuh mutu” ujarnya.

Penulis : Rizky Munadiya (Peserta lomba menulis berita ala namalonews)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here