KPU Bisa Mendiskualifikasi Jokowi sebagai Capres Jika Terbukti Ada Pelanggaran

0
446
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Terkait dengan dugaan telah terjadinya pelanggaran ketika berlangsung kampanye damai di Monas, beberapa hari yang lalu, Partai Demokrat tidak akan membuat laporan. Hl itu dikatakan oleh politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahahean.

Dalam kasus itu, ia bersikukuh bahwa partainya tak akan membuat laporan tertulis terkait dengan dugaan pelanggaran kampanye damai yang dilakukan oleh pasangan capres petahana.

Padahal, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan telah ada pelanggaran tersebut.

“Kami tunggu Bawaslu dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) menegur dirinya sendiri,” kata Ferdinand pada Selasa, 25 September 2018.

Selanjutnya, Ferdinand mengaku bahwa sebelumnya telah bertemu dengan pejabat Bawaslu di salah satu stasiun televisi untuk talk show. Dalam perjumpaan itu, Ferdinand berujar, Bawaslu telah mengakui KPU lalai. KPU, ujar dia, melakukan tindak pembiaran terhadap pendukung kubu Joko Widodo-Ma’aruf Amin yang memboyong atribut dan membuka stan pada saat kampanye damai.

Menurut Ferdinand, pernyataan Bawaslu yang menunjukkan adanya indikasi kecurangan ini bisa menjadi viral sehingga masyarakat bisa menilai kebenarannya.

“Kami harap jadi berita dan viral. Setelah itu, KPU baru serius menindak pelanggaran-pelanggaran yang terjadi,” kata Ferdianand.

Bahkan, Ferdinand, melanjutkan, KPU bisa mendiskualifikasi calon presiden dan wakil presiden bila pelanggaran itu terbukti. Selain melanggar, kejadian ini dianggap tidak adil dan melenceng dari asas kampanye yang digaungkan KPU sebelumnya sebut sempat membuat Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meninggalkan rombongan (walk out). Ferdinand membahasakan, sikap rasa kecewa terhadap penyelenggaraan kampanye yang sebelummya digadang-gadang nihil atribut.

Sementara itu, Partai Umum Demokrat telah melayangkan nota keberatannya kepada KPU, namun tidak secara resmi. Bukti keberatan Demokrat ditunjukkan dengan tidak ditandatanganinya deklarasi kampanye damai. Ferdinand mengaku mereka enggan dengan sikap kurang profesional KPU.

Munculnya dukungan untuk capres-cawapres Jokowi Jokowi-Ma’ruf yang beratribut kampanye ini juga sempat ditanggapi oleh Komisoner Bawaslu, Rahmat Bagja. Menurut Bagja, Bawaslu DKI Jakarta menemukan ada dugaan indikasi pelanggaran dalam deklarasi damai Pemilu 2019 yang digelar di Monas pada Minggu, 23 September. Bagja mengatakan Bawaslu DKI memiliki waktu tujuh hari untuk menindaklanjuti temuan awal tersebut.

Penulis: Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here