Mengendalikan Pendukung dan Relawan Saja Tidak Mampu, Bagaimana Pak Jokowi Mau Urus Rakyat?

0
67
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Pada Ahad (23/9/2018) lalu dilangsungkanlah deklarasi kampanye damai yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Kampanye damai kali ini diikuti oleh petinggi masing-masing partai politik peserta pemilu, yakni enam belas pimpinan atau elite partai politik peserta pemilu 2019, termasuk Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yuhoyono; Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendara.

Capres Joko Widodo (Jokowi), Capres Prabowo Subianto, Cawapres K.H. Ma’ruf Amin, dan Cawapres Sandiaga Uno juga tampak hadir dalam acara ini.

Di samping itu, para relawan pun hadir. Namun, sangat disayangkan bahwa aksi relawan pendukung capres petahana, Jokowi, melanggar aturan Komisi Pemilihan Umum dalam Deklarasi Kampanye Pemilu Damai 2019 tersebut. Para relawan dan pendukung Jokowi tersebut ketahuan membawa atribut partai. Hal itu patut disayangkan.

Pelanggaran aturan KPU yang dilakukan oleh para pendukung dan relawan Jokowi tersebut  semakin membuka mata publik akan kelemahan Jokowi sebagai pemimpin. Petahana dianggap tidak mampu mengendalikan para pendukungnya agar berperilaku sportif dan tertib.

Pelanggaran tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Partai Demokra, Hinca Pandjaitan.

Hinca menjelaskan bahwa sesuai dengan edaran KPU, atribut partai pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak diperkenankan ada dalam deklarasi ini.

“Sesuai undangan, kita di sini disuruhnya hanya memakai pakaian adat saja, tetapi pas datang ke sini, kenyataannya banyak atribut,” ujar Hinca saat ditemui usai deklarasi damai.

Sementara itu, Kadiv Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku semua partai politik dilarang membawa alat peraga kampanye. Namun, pendukung Jokowi dan Ma’ruf Amin telah melakukan kampanye awal.

“Kami mengikuti aturan, ketika rombongan kami bersama SBY melintas, kami mendapat teriakan dari sebelah kanan kami melihat bendera ‘Projo’ ini kami anggap ketidakadilan dalam deklarasi kampanye damai,” beber Ferdinand Hutahaean.

Atas pelanggaran yang dilakukan oleh pendukung dan relawan Jokowi tersebut, seorang pengamat politik memberikan tanggapan.

“Wajar saja jika publik pun saat ini menilai bahwa kepemimpinan Jokowi lemah dan semakin meragukan kepemimpinan Jokowi karena bagaimana Jokowi mampu mengendalikan keadaan negara Indonesia khususnya anjloknya rupiah dan stabilitas harga-harga pokok, jika menertibkan pendukungnya saja tidak mampu,” tutur pengamat politik, Panji Nugraha , Senin (24/9/2018).

Lebih lanjut, Panji menambahkan bahwa pikiran rakyat sederhana akan terbentuk dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik. Karena kejadian tidak tertibnya pendukung Jokowi bukan hanya terjadi sekali saja. Peristiwa bentrok massa pro-Jokowi dengan mahasiswa di Medan beberapa waktu lalu juga menjadi catatan buruk kepemimpinan Jokowi,

“Terlebih soal gaduhnya kabinet Jokowi antara mendag dengan Bulog soal impor juga mempengaruhi persepsi publik,” kata Panji.

Padahal, tambah Panji, harapan rakyat kepada Jokowi dengan mengikuti pilpres sebagai petahana sekaligus sebagai presiden petahana dapat memberikan contoh yang baik kepada kompetitornya untuk berkampanye secara fair dan tertib. Namun, nyatanya justru sebaliknya.

“Jadi, wajar saja jika rakyat semakin ragu untuk memilih Jokowi satu kali lagi,” tutup Panji yang juga direktur eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI).

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here