Demokrat Minta KPU Mengakui Gagal Adakan Deklarasi Kampanye Damai

0
49
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – WO (walk out) yang dilakukan oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selaku Ketua Umum Partai Demokrat (PD) ketika mengikuti deklarasi kampanye damai di Monas, Ahad (23/9/2018) membawa persoalan bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Kemudian, KPU pun meresponsnya.

SBY walk out karena merasa banyak aturan KPU yang dinilai dilanggar oleh peserta deklarasi dan adanya atribut partai di area deklarasi kampanye damai.

Protes juga disuarakan oleh Ketua Kogasma Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). AHY menyebut ada sejumlah kejanggalan saat deklarasi kampanye damai di Monas  tersebut. Salah satunya terkait kampanye yang dilakukan Projo.

Kemudian, KPU pun meresponsnya. KPU mengaku telah memberikan keistimewaan kepada Ketum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono saat deklarasi kampanye damai.

“Yang perlu diketahui adalah KPU sudah memperlakukan Pak SBY dengan sangat hormat. Kawan-kawan perlu tahu, Pak SBY itu Ketum PD sekaligus Presiden ke-6 RI. Jadi, kami menghormatinya secara istimewa,” kata Wahyu Setiawan, Komisioner KPU.

Keistimewaan tersebut, jelas Wahyu, terkait dengan urutan karnaval partai peserta pemilu 2019 saat kampanye damai. Jika merujuk pada nomor partai, semestinya Partai Demokrat, sambung Wahyu, berada di urutan ke-14 saat karnaval.

“Kalau kita tidak menghormati beliau sebagai presiden ke-6, partai beliau kan nomor 14, berarti urut-urutan karnavalnya mestinya beliau nomor 14,” terangnya.

Namun, karena rasa hormat kepada SBY, KPU secara sengaja mengubah urutan karnaval. Urutan karnaval PD, yang semestinya ke-14, diubah menjadi ke-3, di belakang pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

“Tapi karena beliau ketum partai yang sekaligus presiden ke-6, kita hormati urutannya. Beliau urutan ketiga, setelah rombongan capres 01, cawapres 01, capres 02, dan cawapres 02. Itu bentuk kita menghormati Pak SBY sebagai ketum partai sekaligus presiden ke-6,” papar Wahyu.

“Kalau berdasarkan aturan main, beliau urutan ke-14, karena partainya nomor 14. Ini fakta yang tidak terbantahkan bahwa kami menghormati beliau, istimewa, karena beliau Presiden ke-6 RI,” imbuhnya.

Wahyu bersyukur karena tidak ada satu pun partai memprotes keputusan KPU mengubah urutan karnaval. Sekali lagi, Wahyu menyebut keputusan itu merupakan bukti hormat kepada SBY.

Walaupun demikian, Partai Demokrat (PD) membantah telah diistimewakan oleh KPU.

“Yang ngomong itu siapa? Pak Wahyu? Nggak tahu dong berarti. Harusnya Pak Wahyu melihat dong nggak ada yang diistimewakan,” kata Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum DPP Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean, Selasa (25/9/2018) malam.

Selanjutnya, Ferdinand mengatakan bahwa dalam karnaval kampanye damai tersebut dirinya bersama SBY dan elite PD berada dirombongan terakhir. Dia bersama SBY tetap berada di urutan sesuai nomor urut partai bukan berada urutan ke-3 di belakang pasangan capres-cawapres nomor urut 01 dan 02.

“Pak SBY bukan di belakang rombongan capres-cawapres. Salah itu, Justru rombongan Pak SBY itu di bagian belakang. Setelah kami itu rombongan terakhir ada rombongan PBB (Partai Bulan Bintang), tinggal dua buggy car paling belakang. Tidak mungkin kita di rombongan ketiga. Saya naik buggy car itu dengan Pak SBY. Itu aja Pak Wahyu,  salah kalau bilang diistimewakan. Tidak ada itu,” terangnya.

Lebih lanjut, Ferdinand mengatakan bahwa yang dilakukan Projo bukan sekadar teriakan dua periode saja. Menurutnya, Projo sudah melakukan tindakan tidak yang dinilai bisa membahayakan SBY serta rombongan karnaval PD.

“Bagaimana itu namanya tidak provokasi itu kalau orang mendesak, berteriak. Kalau mereka berteriak jauh dari kami nggak masalah tapi dia mendesak, merangsek mendekat kendaraan yang kami tumpangi, saya mau turun itu mau pukul orang, tapi di tahan kalau nggak ditahan gimana saya pukuli itu orang bagaimana wajah demokrasi negeri ini,” tutur Ferdinand.

Adapun langkah yang dilakukan SBY untuk memilih WO dari penyelenggaraan kampanye damai di Monas itu, jelas Ferdinand, adalah sebuah langkah yang tepat untuk menegur KPU. Sebab, tambahnya, PD menilai KPU telah melanggar peraturan yang mereka buat sendiri.

“SBY jelas telah memberikan pendidikan politik menegur KPU dengan cara yang tepat. bagaimana kalau kemarin saya pukul orang Projo yang meneriaki di sana, apa nggak ricuh republik ini? KPU harusnya mengkoreksi dirinya, Demokrat meminta KPU mengoreksi diri karena mereka tidak mampu menegakan aturan yang mereka buat,” tambahnya.

Di samping itu, Ferdinand pun mempertanyakan keberadaan Projo di acara tersebut. Menurutnya, berdasarkan aturan yang dibuat oleh KPU, tidak diperbolehkan ada relawan pendukung kedua pasangang di acara kampanye damai itu.

Partai Demokrat, lanjutnya, hanya ingin KPU mengakui telah melakukan kesalahan karena tidak mampu menjalakan kampanye damai tersebut. Di samping itu, KPU pun harus meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia karena telah gagal menyelenggarakan kampanye damai.

“Intinya ngaku aja, kami (KPU) gagal. Kami tidak menuntut mereka minta maaf kePartai Demokrat, minta maaflah ke rakyat Indonesia karena gagal menyelenggarakan kampanya damai, tidak bisa menegakkan aturan yang dibuat, tidak bisa mengontrol relawan Jokowi. Jangan menyalahkan SBY, kalau kita buka semua gimana? Itu kampanye izin nggak? Repot lagi, Bawaslu harus tindak mereka, Jokowi juga harus ditindak karena itu pendukungnya. Mereka berani nggak gitu,” ujar Ferdinand.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here