Janji Jokowi: Stop Impor Pangan, Nyatanya: Pemerintah Impor Beras, Jokowi Disebut Khianati Petani

0
113
Foto:ist

Jakarta, namalonews.com – Pemerintah di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla terus saja mengimpor beras. Hal itu disayangkan oleh anggota Komisi IV DPR RI, Andi Akmal Pasluddin menyayangkan sikap pemerintah yang terus mengimpor beras.

Andi mengatakan bahwa hingga hari ini Menteri Perdagangan justru semakin membuka peluang impor beras. Hal itu justru mengakibatkan sebagian besar elemen bangsa mulai dari elite hingga masyarakat banyak mengeluh.

Impor beras tersebut, menurut Andi, melanggar janji kampanye Jokowi tentang kebijakan pangan. Sewaktu kampanye pilpres  pada tahun 2104 Jokowi pernah berjanji untuk menyetop impor produk pangan. Hal itu dilakukan guna untuk mendongkrak kesejahteraan para petani.

Pada setiap awal tahun, jelas Andi, ia memberi masukan kepada pemerintah untuk mewaspadai segala tantangan negara yang terberat agar diselesaikan secara bijak.

“Saya sangat berharap kepada pemerintah agar berjanji yang akan ditepati, yakni memajukan petani negeri ini maju dan berjaya,” kata Akmal di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Masukan tersebut telah terbukti bahwa hingga saat ini adalah terkait dengan tantangan energi, daya beli, dan pangan. Terhadap tiga hal tersebut hingga saat ini, pemerintah belum memberikan rasa puas, rasa nyaman, dan rasa aman kepada masyarakat sehingga rakyat merasa gelisah.

“Ketika petani maju dan berjaya, maka negara ini akan segera menemukan kedigdayaannya baik di mata rakyat sendiri maupun di mata negara lain,” ungkapnya.

Di samping hal tersebut, legislator PKS ini juga mengatakan bahwa hari lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UU PA) pada 24 September tahun itu, menjadi patokan sebagai peringatan Hari Tani.

Hal tersebut, Menurut Andi, jelas telah melanggar janji kampanye Jokowi 2014 tentang kebijakan pangan. Dalam kebijakan pangan Presiden Jokowi pernah berjanji untuk menyetop impor produk pangan, guna mendongkrak kesejahteraan para petani.

Lebih lanjut, jelasnya mengatakan, setiap awal tahun ia memberi masukan kepada pemerintah untuk mewaspadai segala tantangan-tantangan negara yang terberat agar diselesaikan secara bijak.

“Saya sangat berharap kepada pemerintah agar berjanji yang akan ditepati, yakni memajukan petani negeri ini maju dan berjaya,” kata Andi di Jakarta, Rabu (26/9/2018).

Peringatan itu terbukti saat ini adalah terkait dengan tantangan energi, daya beli, dan pangan.

Tiga hal tersebut hingga saat ini, pemerintah belum memberikan rasa puas, rasa nyaman, dan rasa aman kepada masyarakat, sehingga rakyat merasa gelisah.

“Ketika petani maju dan berjaya, maka negara ini akan segera menemukan kedigdayaannya,” ungkapnya.

Misal Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah disahkan hampir sepuluh tahun. Namun demikian,  dampaknya minim. Lahan terus terkonversi tanpa ada upaya pengganti secara serius.

“Petani kita hanya ingin sederhana. Pemerintah hanya diminta menjamin, keterjangkauan harga, pendidikan murah dan jaminan kesehatan yang baik. Tiga hal ini masih menjadi keluh kesah petani kita, sehingga mereka belum mau dikatakan maju apalagi berjaya,” jelasnya.

“Saya harap pemerintah mendengar aspirasi petani yang saya bawa ini sebagai awalan masukan penyampaian kepada Menteri Pertanian yang juga semoga diteruskan kepada Presiden,” imbuhnya.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here