Pelapor yang Memberitahu Adanya Korupsi akan Diberi Uang Rp200 juta

0
117
Foto : Ilustrasi fajar.co.id

Jakarta, namalonews.com – Kini masyarakat mendapat payung hukum terkait dengan pelaporannya mengenai adanya dugaan kurupsi. Pemerintah kini telah menerbitkan Peraturan Pemerintah No43 Tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan tersebut telah ditandatangani Presiden Jokowi dan diundangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) tertanggal 18 September 2018. PP43/2018 itu telah masuk dalam lembaran negara RI tahun 2018 nomor 157.

Dalam Pasal 17 ayat (1) PP 43/2018 disebutkan bahwa besaran premi yang diberikan sebesar dua permil dari jumlah kerugian keuangan negara yang dapat dikembalikan kepada negara.

Seperti dikutip dari laman Setneg.go.id, Selasa (9/10/2018), besaran premi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak Rp200.000.000 (dua ratus juta). Hal itu tertuang dalam pasal 17 ayat (2) PP tersebut.

Peraturan Pemerintah itu juga menyebutkam, setiap pelapor kasus korupsi yang menerima penghargaan itu, harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan pemerintah. Salah satunya, mendapat penilaian dari penegak hukum.

Sebelumnya penegak hukum akan melakukan penilaian terhadap tingkat kebenaran laporan yang disampaikan oleh pelapor. Penilaian itu dilakukan dalam waktu 30 hari kerja terhitung sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebut diterima oleh pihak jaksaan.

Mengenari risiko adanya pelaporan tersebut, pemerintah juga akan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor yang laporannya mengandung kebenaran. Dalam memberikan perlindungan hukum, penegak hukum akan bekerjasama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Penulis : Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here