Mahasiswa Indonesia Akan Diwajibkan Memiliki NPWP

0
572
Foto : twitter/kemenkeuRI

Jakarta, namalonews.com – Dalam acara Penandatanganan MOU Inklusi Pajak 2018 di Kantor Pusat Ditjen Pajak RI, Jakarta, Jum’at (9/11/2018), Pemerintah akan mewajibkan setiap mahasiswa untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Hal ini merupakan kelanjutan kerja sama yang dilakukan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani ingin agar wacana tersebut disampaikan oleh Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Muhammad Nasir secara langsung kepada jajaran rektor universitas di Indonesia.

Foto : twitter/kemenkeuRI

“Saya sebenarnya ingin yang bicara ini Pak Menteri (Muhammad Nasir) karena kalau saya yang ngomong dikiranya Bu Menteri sudah desperate sekali sampai mahasiswa dipajaki,” kata Sri Mulyani di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

“Kesadaran mengenai kewajiban membayar pajak seharusnya ditanamkan sejak usia dini kepada 50 juta pelajar di Indonesia. Ini artinya dari awal kita perlu menanamkan pemahaman mengenai pajak yang lahir bersama lahirnya RI. Kalau ingin buat republik ini baik, penting untuk membuat pajak lebih dipahami,” lanjutnya

Sementara itu, Menteri Riset, Teknologi, dan Perguruan Tinggi, Mohamad Nasir mengatakan, sebanyak 1,8 juta mahasiswa setiap tahunnya lulus berkuliah dan langsung mencari pekerjaan. Sehingga, kewajiban memiliki NPWP bagi mahasiswa yang baru lulus mutlak diperlukan.

“Setiap tahun lulus 1,8 juta ini adalah potensi pajak sehingga kalau ini bisa masuk, begitu dia keluar saat wisuda dia sekaligus menerima kartu NPWP itu akan bagus sekali,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta, Jumat (9/11/2018).

Mengenai tingkat kesadaran pajak, Nasir mengungkapkan baru beberapa fakultss yang menyisipkan pengetahuan pajak pada mata kuliah umum. Seperti Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Kedokteran.

Turut hadir dalam acara penandatanganan MOU Inklusi Pajak 2018, Menteri Agama Lukman Saifuddin, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Kepala (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) Laksana Tri Handoko.

Penulis : Muhammad Izzul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here