Banyak Penipuan, Waspadai Investasi Bodong Berkedok Koperasi

0
34
Foto : Istimewa

Jakarta, namalonews.com – Selama tiga tahun terakhir sudah 11 koperasi bodong yang ditindak Satgas Waspada Investasi. Menjamurnya penipuan mengatasnamakan koperasi terjadi karena pengetahuan masyarakat terhadap koperasi sangat minim. Publik terlalu sangat mudah percaya apa yang ditawarkan koperasi abal-abal.

Demikian menurut Ketua Satgas Waspada Investasi Tongam Lumban Tobing dalam Forum Group Discussion (FGD) di Kantor Kementerian Koperasi dan UKM, Jakarta Selatan, Selasa (4/12/2018).

“Koperasi-koperasi itu menipu, investasi bodong berkedok koperasi. Banyak yang aneh-aneh,” ujar Tongam dalam diskusi yang dihadiri juga oleh Ketua KSP Nasari, Sahala Panggabean dan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Suparno.

Tongam menuturkan, para penipu ini banyak menggunakan beberapa modus operandi. Mereka berusaha meyakinkan calon korbannya agar mau bergabung. Sehingga akhirnya mereka mendapatkan uang dari para korban.

Diakui Tongam, investasi bodong berbentuk koperasi saat ini lebih sedikit dibandingkan dengan forex, cryptocurrency, dan Multi Level Marketing (MLM). Ketiga entitas itu kerap menawarkan investasi bodong yang ujung-ujungnya melakukan penipuan.

“Pada tahun 2018 yang kita tindak ada 108, tapi entitasnya berbagai macam. Forex ada 38, money game (cryptocurrency) ada 19, dan MLM tanpa izin ada sebanyak 34,” ungkap Tongam.

Foto : Istimewa

Lanjut Tongtam, Satgas Waspada Investasi akan tetap memperhatikan kegiatan koperasi. Sebab koperasi menjadi satu-satunya lembaga keuangan untuk masyarakat kecil yang belum memenuhi persayaratan bank atau bankable.

Tongam menilai koperasi bodong jumlahnya tidak besar, tapi terekpose karena menyentuh masyarakat bawah. “Oleh karena itu kita akan tetap monitor agar masyarakat tidak dirugikan oleh penawaran-penawaran investasi ilegal ini,” kata Tongam.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KSP Nasari, Sahala Panggabean, menambahkan bahwa nama KSP Nasari juga pernah digunakan oknum tak bertanggungjawab untuk melakukan penipuan online kepada masyarakat.

Oknum ini menawarkan kemudahan dalam memperoleh pinjaman kepada korban. Namun korban terlebih dahulu harus mentransfer biaya administrasi dalam jumlah tertentu sebagai syarat pencairan pinjaman yang diajukan korban.

Sahala menyebutkan keengganan masyarakat dalam mencari kebenaran informasi, ternyata dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperoleh keuntungan tertentu.

Sahala pun memberikan solusi agar korban melaporkan penipuan itu kepada pihak kepolisian. Di sisi lain, KSP Nasari juga telah memproteksi diri dengan pengumuman yang menyatakan tidak ada pelayanan simpanan dan pinjaman secara online di KSP di Nasari.

Selain itu, Sahala juga berharap agar Kemenkop UKM dan Dekopin berupaya proaktif melakukan literasi dan edukasi, termasuk menayangkan iklan layanan masyarakat di media-media massa.

Penulis  : Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here