Deklarasi Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional 2018

0
118
Foto : Gus Anto

Jakarta, namalonews.com – Setelah menggelar Konferensi Industri Jasa Pengamanan Nasional 2018 di Hotel El Royale, Bandung, Jawa Barat selama tiga hari, Selasa-Kamis (11-13 Desember 2018), akhirnya para peserta merumuskan deklarasi yang terdiri dari 5 point.

  1. Mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis untuk terwujudnya pemuliaan profesi Satuan Pengamanan di Indonesia.
  2. Mendukung program Kepolisian Republik Indonesia terhadap perbaikan kebijakan-kebijakan yang mengatur Satuan Pengamanan dan Badan Usaha Jasa Pengamanan khususnya kebijakan terkait kebijakan perizinan dan pelatihan untuk menguatkan kemitraan yang strategis pada industri jasa pengamanan di Indonesia.
  3. Mendorong Pemerintah untuk meninjau ulang terkait peraturan perpajakan dan kesejahteraan para pekerja kepada pelaku industri jasa pengamanan di Indonesia.
  4. Mendorong untuk segera dibuat kebijakan-kebijakan organisasi yang mengatur praktek persaingan usaha yang sehat, kerjasama antar badan usaha Jasa Pengamanan, bantuan hukum bagi anggota, kordinasi
    dengan pihak terkait industri pengamanan serta kebijakan strategis lainnya yang dibutuhkan untuk kemajuan industri Jasa Pengamanan di Indonesia.
  5. Menolak masuknya tenaga kerja asing untuk bekerja sebagai anggota Satuan Pengamanan di Indonesia.
Foto : Gus Anto

Sebelumnya, Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (ABD) Asosiasi Badan Usaha Pengamanan Indonesia (ABUJAPI) Jabar Komaruddin Khalid menjelaskan, ada beberapa perusahaan milik asing yang sudah berdiri sebagai jasa pengamanan di Indonesia. Melalui konfrensi ini diharapkan bisa menjadi langkah antisipasi dari maraknya satpam-satpam asing tersebut.

“Satpam dari negara-negara, seperti Thailand atau Vietnam datang ke Indonesia, jaga lingkungan kita, jaga perusahaan-perusahaan kita, jaga perumahan-perumahan kita, ini yang harus kita antisipasi,” kata Khalid saat menggelar Konfrensi Pers KIPNAS tahun 2018, di Hotel El Royale Kota Bandung, Selasa (11/12/2018).

Foto : Gus Anto

Menurut Khalid, satpam impor yang dikelola jasa pengamanan asing di Indonesia tersebut sudah dibekali bahasa sebagai penunjang pekerjaannya.

”Untuk itu kami membuat rekomendasi dan mendorong pemerintah agar membuat undang-undang profesi Satpam,” pungkas Khalid.

Penulis : Gus Anto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here