Masyarakat yang Belum Menjadi Peserta BPJS Kesehatan, Tidak Bisa Bikin SIM dan Paspor

0
5687
Foto : Panduan BPJS

Jakarta, namalonews.com – BPJS Kesehatan memastikan akan adanya penerapan sanksi administratif berupa pencabutan layanan publik terhadap masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai peserta mulai 1 Januari 2019.

Layanan publik yang dicabut adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB), sertifikat tanah, Surat Izin Mengemudi (SIM), paspor, atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

Penerapan sanksi tak mendapat pelayanan publik akan dilakukan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota. Bukan oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan M Iqbal Anas Ma’ruf, BPJS Kesehatan telah melakukan koordinasi dengan instansi terkait. Koordinasi diperlukan mengingat BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak dapat memberikan sanksi.

Data dari BPJS Kesehatan menyebutkan total peserta BPJS mencapai 200,28 juta jiwa per 1 Agustus 2018. Peserta itu terdiri dari 92,4 juta peserta bantuan iuran (PBI), 29 juta peserta penerima upah pekerja mandiri, 5,09 juta peserta mandiri bukan pekerja, termasuk peserta PNS, BUMN, dan BUMD.

Sedangkan data dari Kementerian Keuangan per akhir Oktober 2018, defisit BPJS Kesehatan mencapai Rp 7,95 triliun.

Penulis : Gus Anto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here