Kemenhub Larang Taksi Online Beri Promo Murah

0
263
Foto : tribunnews.com/Fajar

Jakarta, namalonews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah mengeluarkan aturan baru untuk taksi online. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor PM 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

Dalam aturan ini aplikator dilarang menetapkan tarif dan memberikan promo murah. Menteri Perhubungan memiliki wewenang untuk membuat skema perhitungan biaya langsung dan biaya tidak langsung. Sedangkan tarif batas bawah dan tarif batas atas yang diterapkan perusahaan aplikator ditetapkan oleh menteri dan gubernur daerah terkait.

Pada BAB VI Pasal 26 aturan itu dijelaskan, perusahaan angkutan sewa khusus seperti dalam Pasal 11 ayat 1 dapat menyelenggarakan aplikasi di bidang transportasi darat secara mandiri atau bekerja dengan perusahaan aplikasi. Sementara, di Pasal 27 dijelaskan perusahaan aplikasi dilarang menetapkan tarif dan memberikan promo tarif di bawah tarif batas bawah yang ditetapkan.

Direktur Angkutan Multimoda Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Ahmad Yani menjelaskan, dalam ketentuan itu taksi online tetap boleh memberikan promo tapi tidak boleh di bawah batas bawah yang ditetapkan pemerintah.

“Artinya promo nggak bisa langsung di bawah tarif batas minimal, nggak boleh, itu aja prinsip dasarnya,” kata Ahmad Yani, Rabu (26/12/2018).

Tarif batas bawah dan atas tidak berubah kendati aturan baru terbit. Sebagaimana diketahui, tarif batas ini dibagi dua wilayah.

Wilayah I meliputi Jawa, Sumatera, Bali dengan tarif batas bawah Rp 3.500 per km dan batas atas Rp 6.000 per km. Sementara, wilayah II meliputi Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Batas bawah untuk wilayah II sebesar Rp 3.700 per km dan batas atas Rp 6.500 per km.

“Tarif Rp 3.500 itu sudah kita hitung, batas minimal ada keuntungannya driver supaya dia sustain. Kan setiap usaha, dari punya satu mobil, bisa buat makan keluarga, disisain untuk nabung, untuk beli mobil berikutnya, nah tarif minimal itu sudah termasuk,” lanjutnya.

Selain itu, perusahaan penyedia taksi online tak dapat memberhentikan operasional pengemudi sesuka hati, karena harus mengatur kriteria pengenaan suspensi akun pengemudi. Penonaktifan juga harus diawali peringatan atau pemberitahuan terlebih dahulu.

Tak hanya soal perlindungan, aturan baru juga menghapus ketentuan pemasangan stiker pada kendaraan taksi online. Stiker tersebut memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hukum, dan latar belakang logo Perhubungan.

Penulis : Muhammad Izzul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here