Kemenkeu Tidak Wajibkan Pedagang e-Commerce Punya NPWP

0
300
Foto : © mytotalretail.com

Jakarta, namalonews.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan bahwa para pedagang atau penyedia jasa toko online (e-Commerce) tidak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ketika akan mendaftarkan diri pada Online Market Place.

Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti mengatakan terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210 Tahun 2018 tentang e-Commerce yang diterbitkan beberapa waktu lalu.

“Pertemuan tadi menyepakati semangat utama dan substansi bahwa pedagang/merchant tidak diwajibkan untuk ber-NPWP saat mendaftarkan diri di platform marketplace. Hal tersebut merupakan interpretasi yang tepat dan komprehensif terhadap keseluruhan PMK tersebut,” ujar Nufransa dalam keterangan tertulis, Senin (14/1/2019).

Kemenkeu dan idEA (Asosiasi e-Commerce Indonesia) juga sepakat untuk bekerjasama lebih erat ke depannya untuk merumuskan aturan pelaksanaan yang mengakomodir kepentingan seluruh stakeholder atau pemangku kepentingan.

Ada sejumlah hal yang disampaikan mengenai penerbitan aturan tersebut. Pertama, Ia mengatakan sebagai ganti NPWP, pedagang atau penyedia jasa bisa memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) mereka kepada penyedia platform marketplace.

“Bagi yang belum memiliki NPWP, dapat memberitahukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) kepada penyedia platform marketplace. NIK dimiliki oleh seluruh penduduk,” kata Nufransa.

Kedua, PMK dibuat bukan untuk mengejar targer penerimaan pajak. Akan tetapi untuk menjangkau lebih banyak informasi untuk membangun ekosistem dan database e-Commerce yang komprehensif.

Ketiga, pelaku usaha tidak akan berpindah ke platform media sosial. Nufransa menilai, dengan adanya pengaturan dan kepastian hukum yang lebih jelas dalam menjamin perlindungan konsumen, diharapkan konsumen akan beralih ke platform e-Commerce.

Yang pada akhirnya para pelaku bisnis di media sosial juga akan beralih kepada platform e-Commerce. Melalui data penjual yang telah teridentifikasi, pembeli akan mendapatkan jaminan akan ketersediaan dan kesesuaian barang yang dipesan oleh pembeli.

“Dengan peraturan ini, juga terdapat persamaan perlakuan antara pengusaha konvensional dan pengusaha yang memasarkan barang ataupun jasanya melalui e-Commerce,” tutur Nufransa.

Penulis : Muhammad Izzul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here