Jusuf Kalla : Tidak Ada Konsekuensi Hukum Bagi Pemilih Golput

0
96
Foto : katadata.co.id

Jakarta, namalonews.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan setiap orang yang memilih posisi golongan putih (golput) atau tidak menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2019 bukanlah sebuah pelanggaran.

JK menilai hal tersebut adalah hak warganegara. Menurutnya, tak ada konsekuensi hukum bagi pemilih yang golput dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

“Sistem pemilu kita itu hak, bukan kewajiban. Jadi kalau golput juga tidak melanggar apa-apa,” ujar JK di kantor wakil presiden, Jakarta, Rabu (6/2).

JK kemudian membandingkan sistem pemilu di Negara Kanguru Australia. Berbeda dengan Indonesia, disana diterapkan denda bagi warganya yang tak memberikan hak pilih.

“Nah kalau di Australia itu kewajiban. You tidak datang, didenda AUD 100, jadi orang akan milih,” katanya.

JK kemudian mengomentari adanya golput di Pipres 2019 nanti. Munculnya fenomena golput, menurut JK, tak lepas dari keapatisan para pemilih dalam pemilu 2019.

“Para pemilih golput ini umumnya berpikir bahwa pelaksanaan pemilu itu tak penting bagi mereka,” ungkap JK.

JK juga meyakini pelaksanaan pemilu yang diadakan menjelang libur panjang tak akan berdampak pada peningkatan jumlah pemilih golput.

Sebelumnya, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) memprediksi angka golput akan bertambah karena penyelenggaraan pemilu diadakan berdekatan dengan libur perayaan Paskah.

Pemilu akan digelar Rabu, 17 April 2019. Sementara Jumat, 19 April 2019 merupakan hari libur Paskah. Pada Kamis, 18 April 2019 menjadi hari kejepit yang diteruskan Sabtu-Minggu pada 20-21 April 2019 merupakan hari libur.

Penulis : Agus Yanto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here