Beda Usulan Tarif Antara Aplikator dan Driver, Kemenhub Rilis Aturan Baru Ojek Online

0
146
Foto : Surya/Ahmad Zaimul Haq

Jakarta, namalonews.com – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan merilis aturan ojek online (ojol) dalam waktu dekat yaitu pada bulan Maret 2019.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani mengatakan pemerintah, aplikator dan mitra driver sedang mencari tarif batas bawah ideal.

Para driver ojek online rata-rata mengajukan tarif batas bawah sebesar Rp 3.000/km. Angka ini berbeda dengan usulan Grab dan Go-Jek yang menginginkan tarif minimal Rp 1.600/km.

“Pemerintah menjembatani masyarakat pengguna, aplikator, dan driver. Kalau harganya tinggi nggak ada naik ya percuma. Sedang ada perhitungan kembali paling pas berapa,” ujar Ahmad Yani.

Kemenhub memutuskan membawa pembahasan aturan ojek online ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).DPR pun mengapresiasi langkah Kemenhub yang melakukan audiensi dengan DPR untuk membahas aturan ojek online.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yoset Umat Hadi mengatakan pihaknya sepakat ditentukannya tarif batas bawah dalam penyusunan tarif biaya jasa.

“Saya juga tidak begitu mengerti dengan harga yang murah kok bisa bertahan ya. Perlu dihitung betul-betul supaya tidak ada yang rugi,” ujar Yoset di gedung DPR, Jakarta, Senin (11/3/2019).

Tim 10 yang merupakan perwakilan asosiasi driver ojol menjelaskan dengan tarif saat ini tidak ideal. Karena dengan perhitungan mendapatkan 15 trip, berarti mendapat order jarak pendek di angka Rp 120.000 dalam sehari.

“Belum uang bensin, makan dan lainnya. Artinya kami bekerja istirahat 8-10 jam bawa uang Rp 120.000 sehari. Dengan 15 order dapat Rp 80.000. Kami tidak ingin menang sendiri. Kami minta tarif langsung sebagai perlindungan konsumen di angka Rp 2.400,” tambahnya.

Sedangkan, Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Bambang Haryo mengatakan, dalam penyusunan tarif harus ada perlindungan ke konsumen. Perlu pembatasan tarif batas atas dan tarif batas bawah juga.

“Percuma memberikan izin kepada operator, tapi kalau konsumen gak ada yang mau naik ojol, ya gak bisa hidup. Makanya ini perlu adanya pengaturan dengan catatan, tentu harus ada keseimbangan tadi sehingga mereka bisa hidup dengan kecukupan,” jelas Bambang.

Penulis : Muhammad Izzul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here