KPU: Sanksi Pidana Jika Hitung Cepat Sebelum Jam 15.00 WIB

0
115
Foto : LHS & PARTNERS

Jakarta, namalonews.com – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengingatkan lembaga survei atau jejak pendapat untuk mengikuti ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Salah satunya, tidak boleh mengumumkan hasil hitung cepat (quick count) sebelum 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia Barat.

“Kemudian berdasarkan UU, maka dua jam setelah ditutupnya TPS, berarti kan jam 15.00 WIB, yakni setelah jam 3 sore itu lembaga survei baru bisa menyampaikan hasil surveinya,” ujar Wahyu Setiawan di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta, Selasa (16/4/2019).

Menurut Wahyu, ketentuan tersebut telah diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak permohonan uji materi terkait Pasal Pasal 449 ayat (5) dan ayat (6) UU Nomlr 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Pasal 449 menyatakan pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat dua jam setelah selesai pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat. Jika ada melanggar, maka termasuk kategori pelanggaran pidana.

“Jadi tidak boleh merilis hasil survei sebelum waktu yang ditentukan dalam UU. Kita ingatkan sebab sanksi jika melanggar adalah sanksi pidana,” tegas Wahyu Setiawan.

Sekedar informasi, MK menolak seluruh uji materi dari Asosiasi Riset Opini Publik Indonesia (AROPI), PT Televisi Transformasi Indonesia, PT Media Televisi Indonesia, PT Rajawali Citra Televisi Indonesia, PT Lativi Mediakarya, PT Indosiar Visual Mandiri, PT Indikator Politik Indonesia dan PT Cyrus Nusantara.

Mereka menggugat ketentuan Pasal 449 ayat (2), ayat (5), ayat (6); Pasal 509; dan Pasal 540 UU Pemilu terkait aturan pengumuman hasil survei dan hitung cepat di masa tenang dan 2 jam setelah pemungutan suara di wilayah Indonesia bagian Barat dan sanksi pidana atas pelanggarannya.

Penulis : Gus Anto

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here