Gempar, Jangan Bela Aparat! Ratusan Korban Pemilu Karena Kelelahan, Tekanan Berat, atau Pembantaian Pemilu?

0
2677
Foto : ist

Jakarta, namalonews.com – Jumlah seluruh petugas Pemilu 2019 yang gugur dalam menjalankan tugas menembus angka 583 orang. Yakni terdiri dari 469 petugas Kelompok Penyelenggara Penghitungan Suara (KPPS), 92 orang petugas pengawas, dan 22 petugas keamanan.

Serasa tumpang tindih. Pernyataan mengenai ratusan petugas pemilu yang gugur dalam melaksakan tugas menegakkan demokrasi Pancasila. Kelelahan atau mendapat intimidasi dan tekanan yang berat.

Ilham Saputra selaku Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), “Petugas pemilu yang meninggal disebabkan kellelahan. “ Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

“Sudahlah orang yang kita tahu meninggal ini memang benar karena kelelahan. Kan Menteri Kesehatan juga sudah bilang mereka punya penyakit bawaan,” ujar Ilham di Kantor KPU, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Meskipun demikian, Ilham Saputra memohon kepada masyarakat Indonesia agar senantiasa tidak menghubungkan kejadian tersebut dengan dugaan kecurangan “Mereka memang ada yang sakit, terus bekerja dengan penuh semangat, dengan penuh dedikasi, gitu loh,” ucapnya.

Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) ikut prihatin atas meninggalnya ratusan petugas pemilu. Tak lama kemudian MER-C  membentuk tim mitigasi kesehatan bencana pemilu 2019 supaya kondisi terkendali.

Namun demikian, Joserizal Jurnalis selaku Pembina MER-C berpendapat, ” Pemerintah dan KPU terkesan mengabaikan kasus tersebut. MER-C mendesak pemerintah dan KPU untuk peduli turun melihat korban yang sakit dan menangani mereka termasuk pembiayaan rumah sakit dan seterusnya hingga mereka sembuh. Hal ini untuk mencegah kematian lebih banyak,” kata Joserizal di Kantor MER-C, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (15/5/2019).

Menanggapi hal tersebut dokter Roboah Khairani Hasibuan atau yang sering dipanggil Ani Hasibuan berpendapat lain. Kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) janggal. Terkait pernyataannya itu, rencananya dokter Ani Hasibuan segera diperiksa penyidik Subdit III Subdaling Ditreskrimsus Polda Metra Jaya pada hari ini (Jumat,17-15-2019) untuk dimintai keterangan sebagai saksi terlapor.

Berimbas, reaksi gejolak dari netizen terutama di social media pun bermunculan. Hingga melambungkan tagar #SaveDokterAniHasibuan. Hingga siang ini tagar #SaveDokterAniHasibuan menduduki puncak trending topic sosial media Twitter.

Sementara itu, Edy A Effendi selaku Pakar Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah meminta agar yang berwajib dalam hal ini pihak kepolisian agar tidak memperpanjang kasus Ani Hasibuan. Karena diduga hal tersebut akan memancing kondisi yang tidak diinginkan.

Di lain sisi, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fahri Hamzah menyesalkan langkah Polda Metro Jaya memanggil dokter Roboah Khairani Hasibuan alias dr. Ani Hasibuan.

“Ketimbang memeriksa dokter Ani, lebih baik meminta keterangan Ikatan Dokter Indonesia (IDI),” tukasnya. Bahkan Fahri Hamzah mempertanyakan hal terkait kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, kenapa akademisi dilarang berbicara terkait ilmu pengetahuannya. Sebab, dia memastikan bahwa apa yang diungkapkan Ani dalam mengomentari persoalan meninggalnya ratusan petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), tidak perlu dipersoalkan.

“@DivHumas_Polri daripada memeriksa dokter ahli saraf Ani Hasibuan dengan tuduhan ujaran kebencian, mendingan periksa IDI yg sdh bikin pernyataan ini. Halo pak @jokowi kenapa akademisi dilarang bicara ilmunya? Itu bukan kebencian tauk! Ampun deh.!!,” ungkap Fahri dalam akun Twitter-nya, @fahrihamzah, Kamis (16/5).

Kalau demikian jadinya, dikhawatirkan nanti semua orang yang bicara sesuai disiplin ilmunya, bisa kena delik ujaran kebencian. “Kalau dokter gak boleh analisa kematian, maka nanti arsitek gak boleh bicara bangunan, ulama gak boleh ngomong agama, politisi gak boleh bicara politik, lawyer gak bOleh bicara hukum, ekonom gak boleh bicara ekonomi karena SEMUA KENA DELIK UJARAN KEBENCIAN. Cc: @KomnasHAM,” ujar Fahri.

Juga Andi Khomeini Takdir selaku Founder Junior Doctor Network Indonesia (JDCI),bersaksi bahwa Ani Hasibuan tidak pernah melakukan ujaran kebencian dan tidak ada upaya memicu konflik SARA. “Saya bersaksi bahwa sepanjang saya amati pernyataan dr. Ani Hasibuan di berbagai media massa, tak ada ujaran kebencian & tak ada upaya memicu konflik S.A.R.A. Beliau hadir dalam kapasitas sebagai dokter, intelektual & warga negara yang peduli terhadap kemanusiaan. #SaveDokterAni,” tulisnya.

Sebagaimana  kita ketahui, Ani dipanggil penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam surat panggilan Nomor: S/Pgl/1158/V/RES.2.5/2019/Dit Reskrimsus, terkait kasus dugaan tindak pidana menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dan atau menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here