Gegara Menteri Bergaya Orba, Presiden Bisa Lengser

0
17158
Foto : ist

Jakarta, namalonews.com – Laode Ida, Komisioner Ombudsman RI  berpendapat, kondisi bangsa yang makin hangat berhubungan dengan adanya  aksi 21 dan 22 Mei 2019 di antaranya dipicu oleh para pembantu Presiden Jokowi. Dinilainya, mereka terus mengeluarkan pernyataan yang disinyalir mengancam bergaya orde baru (orba).

“Pak Jokowi, tolong jangan pakai Wiranto lagi. Gaya orba Wiranto justru akan menjatuhkan bapak,” kata Laode, Kamis (23/5).

Lebih lanjut dalam keterangannya, Laode menilai, Wiranto terus mengeluarkan pernyataan mengancam bergaya orba.Kondisi dan  situasi yang sebenarnya tidak terlalu gawat, namun  seolah-olah genting. Alhasil rakyat pun disinyalir seolah diperlakukan seperti penjahat.

“Apa yang dilakukan Wiranto terlalu berlebihan. Mereka salah menerjemahkan keinginan presiden untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan. Saran saya, dalam kabinet mendatang, jangan lagi dipakai orang-orang yang bergaya orba ini,” tuturnya.

Selain itu, Laode  juga menyoroti kinerja KPU. Dalam pe, Knilaiannaya,KPU perlu dikenai sanksi karena telah secara vulgar mempertontonkan kebohongan dengan mengumumkan hasil pemilu mendahului jadwal semula. Hal ini dinilainya janggal dan tidak semestinya.

“Kenapa sampai terjadi kerusuhan? Karena para elite politik terus memainkan perasaan rakyat. Berhentilah menebar ketakutan di rakyat. Ini zaman reformasi, gaya orba tidak usah dipertontonkan lagi,” tukasnya menjelaskan.

Sementara itu, sebagaiman kita ketahui sebelumnya Amien Rais juga meminta agar Menkopolhukam Wiranto berhati-hati dalam bertindak karena membentuk tim pengkaji tokoh.

“Ada menteri, saya lupa namanya, yang kumpulkan ahli-ahli hukum, kemudian akan menghukum mereka yang mengatakan kurang pantas dan lain-lain, sementara menteri itu, saya lupa namanya, sampai sekarang masih punya file pelanggaran HAM,” ujar Amien di acara deklarasi ‘Gerakan Kedaulatan Rakyat’, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta Pusat, beberapa waktu lalu.

Pa Amien (begitu panggilannya, -red) memang dia tidak spesifik menjelaskan sosok menteri itu. Namun, diketahui, Menkopolhukam Wiranto membentuk tim hukum yang bertugas membantu memberi masukan atau kajian dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hukum di Indonesia.

Amien pun meminta menteri itu berhati-hati. Dia juga mengaku akan melaporkan tim bentukan Wiranto tersebut ke International Court of Justice (ICJ).

“Jadi jangan main-main dengan kita, Pak Menteri, kita bisa kembali, akan kita bawa ke ICJ, atau Mahkamah Konstitusional yang lain, jadi jangan main-main dengan rakyat,” tegasnya kemudian.

Kita ketahui sebelumnya, Wiranto telah merilis 24 nama anggota tim hukum yang akan mengkaji aktivitas inkonstitusional. Para pakar tersebut akan memberikan masukan kepada aparat kepolisian hingga kejaksaan untuk menentukan hukuman bagi orang yang melanggar aturan.

“Kita mengajak pakar-pakar yang di masyarakat, representasi masyarakat, kita ajak bersama-sama untuk menelaah itu, menganalisis itu. Agar dari masukan itu, aparat keamanan, polisi, kejaksaan, bisa bertindak melakukan aksi yang sudah di-back up masukan dari pakar hukum yang otomatis representasi dari masyarakat,” kata Wiranto di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, beberapa waktu silam.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here