Tenang Saja! Prabowo-Sandi Bisa Membalik Kekalahannya dan Siap Gelontorkan Bukti

0
2369
Foto : ist

Jakarta, namalonews.com – Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) menerangkan bahwa soal kemungkinan perolehan suara yang berbalik unggul untuk hasil Pilpres 2019. Hal ini bisa saja terjadi.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil pilpres pada Selasa (21/5/2019) dini hari. Pengumuman tersebut dengan hasil akhir bahwa paslon nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin unggul dibanding dengan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Pasangan calon nomor urut 01 Jokowi-Maruf Amin lebih unggul dengan perolehan 55,50 persen suara. Sedangkan untuk pasangan calon dengan nomor urut 02 Prabowo-Sandi mendapatkan 44,50 persen suara.

Lebih lanjut, Mahfud MD, mengatakan bahwa kemungkinan Jokowi-Maruf bisa kalah dan Prabowo-Sandi mendapatkan 55 persen sebagaimana keterangannya di sebuah TV pada Rabu, 22 Mei 2019.

“Prosedur untuk mengajukan keberatan ke MK terkait dengan hasil pemilu itu apa saja prof?,” tanya pembawa acara.

Mahfud lalu menjawab bahwa yang pertama adalah soal tenggat waktu pengajuan ke MK setelah ditetapkan pemenang oleh KPU. “Prosedur mengajukan ke MK gini aja, karena sudah ditetapkan kemarin tanggal 24, pertama dari sudut tenggat waktu.”

“Tenggat waktu itu akan berakhir pada tanggal 24 jam 00 untuk mengajukan keberatan itu karena menurut UU tidak ditetapkan diberi waktu 3 x 24 jam untuk mengajukan itu,” tambahnya.

Dalam tiga hari tersebut, lanjutnya, tim yang sedang mengajukan gugatan tidak mesti harus melengkapi dokumen secara sempurna terlebih dahulu. Karena masih ada waktu yaitu satu minggu yanga telah disediakan.

“Nah tidak harus lengkap dulu karena dalam seminggu kemudian nanti akan diperiksa administrasi dan unutk diminta melengkapi,” lanjut Mahfud MD menjelaskan.

Selanjutnya, mantan Ketua MK ini berkata soal jika adanya gugatan soal angka. Apabila dilaporkan, bisa saja angka tersebut terbalik untuk Jokowi dan Prabowo. Bahkan tak tanggung-tanggung malahan bisa angka yang mulanya dimiliki Jokowi bisa berubah dimilki Prabowo.

“Nah kalau yang dipertentangkan itu soal angka hasil pemilu, angka perhitungan hasil pemilu itu nanti tinggal adu dokumen, adu bukti-bukti kan bahwa yang di KPU kemarin tidak benar ini kami punya bukti lain itu untuk mengubah angka,” jelas Mahfud MD.

“Bisa saja nanti MK mengubah nanti yang semula misalnya Pak Jokowi mendapat 55 persen Pak Prabowo mendapat 45 persen, bisa juga berbalik 55 untuk Pak Prabowo.”

“Tapi bisa juga Pak Jokowi turun 52, Pak Prabowo naik sedikit bisa juga. Tapi bisa juga Pak Jokowi itu naik. Kemungkinan itu untuk menghitung angka, itu kalau soal angka.”

Namun demikian, jauh sebelumnya mantan ketua MK tersebut juga mengemukakan  bahwa soal peluang kemenangan bagi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Jika Prabowo-Sandi dan BPN menggugat ke MK, ada kemungkinan perubahan suara.

Hal ini dikarenakan MK juga bisa mengubah suara yang telah ditetapkan oleh KPU sebelumnya. Bukan itu saja, bahkan  malah ada peluang  kemungkinan pemenang lain di luar ketetapan KPU.

“Di MK itu bisa lo mengubah suara, saya waktu jadi ketua MK sering sekali mengubah suara anggota DPR,” jelasnya lebih lanjut.“Kemudian kepala daerah, gubernur, bupati, itu yang kalah jadi menang, bisa suaranya berubah susunannya, ranking satu dua tiga menjadi yang nomor 3, nomor satu dan sebagainya.”

“Itu sering sekali dilakukan asal bisa membuktikan. Dan yang penting kalau di dalam hukum itu kan kebenaran materiilnya bisa ditunjukkan di persidangan, nah oleh sebab itu yang kita harapkan fair lah didalam berdemokrasi.”

Sebagaiman kita ketahi sebelumnya  yakni KPU telah mengumumkan secara resmi hasil rekapitulasi suara pemilihan presiden (Pilpres) 2019 dari 34 provinsi dan luar negeri (PPLN), pada Selasa (21/5/2019). Pengumuman tersebut disiarkan dalam rapat pleno Terbuka Rekapitulasi Perhitungan Secara Nasional.

Dengan perolehan Jokowi-Ma’ruf 85.607.362 atau 55,50 persen dari total suara sah nasional. Pasangan calon kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin memenangkan pilpres 2019.

Sementara itu perolehan suara kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 68.650.239 suara atau 44,50 persen dari total suara sah nasional.

Sementara itu, di lain sisi Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pihak Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tengah menyiapkan materi permohonan dan bukti-bukti sengketa ke Mahkamah Konstitusi..

Seperti data terkait kecurangan Pilpres 2019 yang pernah dipaparkan oleh BPN di Hotel Grand Sahid pada (14/5) menjadi salah satu bukti gugatan yang bakal diadukan.

“Itu salah satu data yang memperkaya nanti gugatan yang dilakukan oleh tim hukum,” ujar Dahnil  di Jl. Kertanegara, Jakarta Selatan pada Kamis (23/5) kemarin.

Kapan Prabowo-Sandi akan berangkat menuju ke Mahkamah Konstitusi?

  1. Rencananya tim Prabowo-Sandi akan berangkat ke Mahkamah Konstitusi pukul 14:00

Keterangan dari Sandiaga Uno, mereka akan berangkat menuju MK, usai salat Jumat atau sekitar pukul 14:00 WIB (hari ini). Juga mereka akan merilis tim kuasa hukum yang akan mewakili pihaknya.

“Pada Jumat rencananya, sebelum batas waktu, akan dimasukan (dokumen), sesuai dengan tata cara yang sudah disampaikan oleh para ahli hukum. Ini adalah bentuk sikap Prabowo-Sandi agar tetap berada di jalur konstitusional,” ujar Sandi yang ditemui di Jl. Kertanegara pada Kamis kemarin.

“Baru saja, saya menunjuk penanggung jawab untuk gugatan ke MK akan dikomandoi oleh Pak Hashim Djojohadikusumo,” kata dia lagi.

  1. Tim Prabowo-Sandi akan menyiapkan bukti kuantitatif dan kualitatif

Lebih lanjut Dahnil menerangkan bahwaMK harus melihat sisi kualitatif demokrasi, agar tidak menjadi ruang demokrasi matematika atau demokrasi kalkulator.

Bahkan  timnya tidak hanya menunjukkan bukti kuantitatif , bukti kualitatif pun tengah disiapkan dengan matang.

  1. Dugaan kecurangan yang dipaparkan di Hotel Grand Sahid akan menjadi salah satu bukti

Data terkait dugaan kecurangan pilpres yang pernah dipaparkan BPN di Hotel Grand Sahid Jaya.yakni terkait kejanggalan Daftar Pemilih Tetap ( DPT) yang diduga berlipat ganda atau disebut DPT tuyul. Hingga surat suara tercoblos maupun kesalahan input situng KPU.

“Itu salah satu data yang memperkaya gugatan yang dilakukan oleh tim hukum,” tutur Dahnil menjelaskan.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here