Kian Panas! Polemik Jabatan Maruf Amin di BUMN

0
1062
Foto : ist

Jakarta, namalonews.com – Bambang Widjayanto (BW), Ketua Tim Hukum Prabowo-Sandiaga, berpendapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) gagal membangun argumentasi dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Gedung Mahkamah Konstitusi, di Jakarta, (18/6/2019) Selasa kemarin.

“KPU gagal membangun argumentasi, dia menolak perbaikan tapi menjawab perbaikan dan menganalisis,” kata BW.

Menurut BW,poin kedua pihak termohon juga tidak mampu menjelaskan terkait posisi Cawapres Ma”ruf Amin. Terkait posisinya yang masih menjabat Dewan Pengawas dua bank syariah. Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) untuk pemilihan presiden 2019 pada Selasa (18/6/2019).

Yakni mengagendakan pembacaan jawaban dari pihak termohon dan terkait, masing-masing KPU, tim kuasa hukum Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Bawaslu.

Namun demikian KPU menilai posisi cawapres 01 KH Ma’ruf Amin sebagai Dewan Pengawas BNI Syariah dan Mandiri Syariah Mandiri (BSM) tidak menjadi masalah. Posisi BSM dan BNI Syariah bukan termasuk BUMN yang seluruh atau yang sebagian milik negara melalui penyertaan secara langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan sesuai pasal 1 angka 1 UU nomor 19 tahun 2013 tentang BUMN.

“Dalam kasus ini kedua bank yang dimaksud tidak mendapatkan penyertaan langsung dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak dikategorikan sebagai BUMN,” kata kuasa hukum KPU Ali Nurdin saat membacakan jawaban gugatan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa (18/6/2019).

Sesuai ketentuan pasal 1 angka 15 UU nomor 21 tahun 2018 tentang perbankan syariah telah mengatur bahwa dewan pengawas syariah termasuk kategori pihak yang memberikan jasanya kepada bank syariah.

Kedudukan hukum dewan syariah bukan termasuk pejabat dalam instansi tersebut dan posisinya berbeda dengan pihak komisaris, direksi, pejabat dan karyawan Bank Syariah. “Sehingga tidak ada kewajiban bagi calon wapres atas nama Prof Dr KH Ma’ruf Amin untuk mundur dari jabatannya sebagai pengawas syariah dari PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri,” kata Ali.

Tuduhan pemohon mengenai pelanggaran Pilpres tidak ada satu pun yang memiliki pola sama dalam perkara di Kotawaringin Barat. Hal ini karena pemohon tidak mendalilkan adanya pelanggaran oleh pihak terkait dalam pembagian uang atau janji.

Dalil pemohon yang menuduh pihak terkait melakukan perbuatan pengancaman serius kepada para pemilih yang membuat masyarakat tidak dapat menggunakan hak pilihnya. Dalam pembacaan permohonan, Jumat (14/6/2019), kubu Prabowo-Sandiaga mempersoalkan posisi cawapres 01 KH Ma’ruf Amin yang menjabat sebagai Dewan pengawas BNI Syariah dan Bank Mandiri Syariah.

Kubu 02 mempermasalahkan posisi Maruf yang tercatat masih aktif sebagai Dewas BSM dan BNI Syariah. Maruf dianggap melanggar pasal 227 huruf p UU Pemilu nomor 7 tahun 2017.

“Profil calon wakil presiden seperti kami kemukakan di atas ternyata masih tercantum dalam website resmi bank BUMN yakni Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah sebagai ketua dewan pengawas syariah. Kedua informasi di atas masih menjabat sebagai pejabat BUMN kendati telah ditetapkan sebagai pasangan calon urut 01 setelah pemilu,” ujar Ketua Tim Prabowo-Sandiaga selaku pemohon Bambang Widjojanto di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat.

“Sampai hari ini status cawapres Ma’ruf Amin tidak berubah,”  tukasnya.

Penulis : Sulis Sutrisna

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here