Pemerintah Segera Pangkas Pajak Besar-besaran

0
63
Foto : setkab.go.id

Jakarta, namalonews.com – Pemerintah memastikan akan segera melakukan pemangkasan pajak besar-besaran dalam beberapa sektor usaha.

Cara ini dilakukan agar dapat melakukan terobosan untuk meraih investasi dan meningkatkan ekspor sebanyak-banyaknya.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta supaya Kementerian Keuangan memberikan lebih banyak fasilitas yang tapi tidak hanya sekedar instrumen, tapi yang lebih penting apakah dia bisa berjalan di lapangan.

“Jadi kalau seandainya penurunan seperti tax holiday dan tax allowance atau bahkan rencana kita untuk melakukan perubahan undang-undang PPH (Pajak Penghasilan) supaya tarifnya lebih rendah, itu sekarang sedang di exercise seberapa cepat, dan itu sudah betul betul harus dihitung,” ujar Sri Mulyani usai mengikuti rapat terbatas, Rabu (19/6/2019)..

“Ratenya turun ke 20 persen, itu seberapa cepat dan berapa risiko fiskalnya bisa ditanggung dan bagaimana implementasinya,” lanjutnya.

Kemudian mengenai super deduction tax, Sri Mulyani Indrawati berharap Peraturan Pemerintah (PP) nya segera keluar.

Sri Mulyani juga merinci ada pembebasan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk sewa pesawat dari luar negeri yang selama ini dikenakan untuk bisa mengurangi beban kepada maskapai penerbangan.

Selain itu juga ada penurunan tarif PPh untuk bunga obligasi untuk infrastruktur, di mana pemerintah akan menurunkan dari 15 persen menjadi 5 persen.

“Kita sekarang ini sudah, untuk penurunan tarif PPh untuk bunga obligasi untuk infrastruktur ini sudah, akan kami turunkan dari 15 persen menjadi 5 persen. Kemudian, kita masih menunggu dari Pak Menko mengenai berapa jumlah kelompok industri yang akan mendapatkan tax allowance,” jelas Sri Mulyani.

Untuk di sektor properti, pemerintah juga akan melakukan peningkatan batas tidak kena PPN (Pajak Pertambahan Nilai) untuk rumah sederhana sesuai daerahnya masing-masing.

Selanjutnya, tarif PPh pasal 22 hunian mewah juga turun dari 5 persen menjadi 1 persen, dan validasi PPH penjualan tanah juga akan disederhanakan.

Penulis : Muhammad Izzul

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here