PPP Salahkan Metode Sainte Lague Gegara Kursi di DPR Turun?

0
128
Foto : idnews

Jakarta, namalonews.com – Arsul Sani, selaku sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam keterangannya, mengatakan penurunan raihan kursi parlemen partainya di Pemilu Legislatif 2019 di antaranya  karena perubahan metode penghitungan perolehan jumlah kursi DPR. Yakni dari yang sebelumnya menggunakan Kuota Hare kini menjadi Sainte Lague.

Lebih lanjut dalam keterangannya, yakni  berdasarkan evaluasi pihaknya dalam Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) ke-IV PPP.

“Kita menyampaikan bahwa salah satu (penyebab) sedikitnya kursi PPP itu, karena sistem konversi suara dari Kuota Hare berubah menjadi sistem Sainte Lague murni,” kata Arsul di Banten, Sabtu (20/7)kemarin lusa. Mestinya jikalau memakai metode Kuota Hare PPP bisa mencapai 26 kursi.

“Kalau dengan Kuota Hare itu PPP tidak 19 [kursi], tapi 26 [kursi],” katanya.

Seperti kita ketahui bahwa pada Pileg 2014 dengan menggunakan sistem Kuota Hare, PPP meraih 39 kursi di DPR. Padahal pada Pemilu 2019, UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juga mengamanatkan penggunaan metode Sainte Lague dalam penghitungan kursi.

Penggunaan metode Sainte Lague tersebut, jumlah kursi ditentukan dengan pembagian suara sah tiap parpol dengan bilangan ganjil  berurutan.

Hasil pembagian diurutkan berdasarkan jumlah terbanyak. Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, begitu seterusnya.

Sedangkan  Kuota Hare dipakai pada pileg terdahulu. Yaitu dengan cara membagi jumlah total suara yang sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia. Sehingga didapatkan, jumlah suara yang harus didapat parpol untuk mendapat satu kursi di dapil itu atau Bilangan Pembagi Pemilih (BPP).

Sedangkan jika ada sisa kursi yang tak dapat dipenuhi selanjutnya akan dibagikan kepada parpol yang belum mendapatkan kursi secara berurutan. Parpol yang sudah punya kursi tak diikutsertakan. Dengan demikian  parpol suara signifikan jumlah kursinya tak jauh beda dengan parpol menengah.

Dalam keterangannya lebih lanjut, Arsul mengatakan PPP merekomendasikan pengembalian sistem Kuota Hare juga pemisahan pileg dan pilpres.

Sebagaimana hasil Mukernas ke-IV PPP yang dibacakan Qoyyum Abdul Jabbar selaku Ketua Organisasi, Keanggotaan, Ketua Kaderisiasi (OKK) DPP PPP.

“Perbaikan sistem pemilu di Indonesia dengan memisahkan pelaksanaan pileg dan pilpres. Penerapan sistem tertutup dalam penentuan caleg terpilih, Perubahan metode penghitungan kursi dari sant league menjadi Kuota Hare,” Arsul menambahkan.

Penulis & Editor: Sulis Sutrisna, S.Pd., S.E.,  M.M

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here