Gelar Putra Reformasi Tuai Kritikan, KSP RI : Gelar Itu Tak Pernah Diminta Jokowi

0
350
Foto : harianpijar.com

Jakarta, namalonews.com – Lewat sebuah surat bernomor 339/AK.15/USAKTI/R/IX/2019, Universitas Trisakti berencana memberikan gelar ‘Putera Reformasi’ kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rangka peringatan dies natalis ke-54.

Surat itu mulanya beredar dan ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam surat tertulis, dalam rangka peringatan dies natalis Universitas Trisakti ke-54, Jokowi akan diberi penghargaan sebagai Putera Reformasi. Penghargaan dipersembahkan kepada Jokowi atas karya dan keberhasilan dalam mendukung cita-cita gerakan reformasi yang diawali dari peristiwa 12 Mei 1998 di kampus Trisakti.

Pejabat Sementara (Pjs) Rektor Universitas Trisakti Dr Ali Ghufron Mukti menandatangani surat bertanggal 12 September 2019 itu. Di surat tersebut juga tertera stempel rektor berwarna biru.

Rencana itu menuai protes dari sejumlah pihak, tak terkecuali dari Ikatan Alumni Universitas Trisakti (Ika Usakti). Politikus Gerindra Andre Rosiade menyatakan Jokowi tidak layak mendapatkan anugerah tersebut. Sebab, menurut Andre, Jokowi belum memenuhi janji menuntaskan Tragedi 12 Mei 1998.

“Mohon maaf, Pak Jokowi rasanya belum layak mendapatkan anugerah Putera Reformasi,” jelas Andre, Minggu (22/9/2019).

Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengingatkan bahwa pemberian gelar itu bisa mencoreng nama baik universitas. Ia meminta Pjs Rektor Universitas Trisakti, Ali Ghufron Mukti agar tidak melanjutkan rencana tersebut.

“Jika surat tersebut benar, sebagai kawan, saya hanya mengingatkan, surat tersebut bisa merusak nama Mas Prof Ali dan Trisakti,” kata Dradjad, Minggu (22/9/2019).Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Fahri Hamzah yang juga merupakan eks aktivis reformasi 1998 mengkritik rencana Universitas Trisakti memberikan gelar Putera Reformasi ke Jokowi. Menurut Fahri, pemberian gelar kepada tokoh atau pejabat negara harus memiliki landasan kuat.

“Sekarang ini sebenarnya waktunya memperbaiki narasi-narasi kebangsaan kita, sehingga harus ada alasan kuat untuk memberikan gelar kepada pejabat siapa pun,” tegas Fahri, Minggu (22/9/2019).

Pendiri politik dari Lingkar Madani Ray Rangkuti, mengungkapan beberapa alasan mengapa Jokowi tidak cocok untuk mendapat gelar Putra Reformasi.

“Bagi mereka yang mau melaksanakan itu ya monggo-monggo saja, tapi kalo saya ditanya, saya mengatakan itu kurang tepat,” ungkap Ray Rangkuti, di Diskusi Publik di Warung Tikum, Ciputat, Tangerang Selatan, Minggu (22/9/2019).

Komisioner Komnas Perempuan Mariana Aminuddin menyoroti alasan pemberian gelar tersebut dan menganggap selama ini Jokowi belum pernah menanggapi pengungkapan kebenaran pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat, terutama Mei 1998.

“Agak janggal ya (Universitas Trisakti) kenapa tidak memberikan keterangan alasan memberikan penghargaan. Kalau benar itu infonya. Yang jelas Presiden belum pernah menanggapi sama sekali soal pengungkapan kebenaran dan penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu atau pelanggaran HAM berat terutama Mei 98,” ucap Mariana, Minggu (22/9/2019).

Ikatan Alumni Universitas Trisakti (Ika Usakti) pun menyampaikan pernyataan terkait surat itu. Mereka menyatakan usul pemberian gelar ke Jokowi tersebut bukan dari mereka.

Sekretaris Jenderal Ika Usakti Achmad Kurniawan mengatakan mereka sudah mengirimkan surat tanggapan kepada Universitas Trisakti. Selanjutnya, mereka berharap dapat beraudiensi dengan Pjs Rektor Universitas Trisakti Ali Ghufron Mukti.

“Kami pertanyakan dan mau audiensi soal surat tersebut dan surat tanggapan kami,” sambung Kurniawan, Minggu (22/9/2019).

Ia mengaku heran atas rencana pemberian gelar Putera Reformasi ke Jokowi. Kurniawan pun menegaskan pemberian gelar itu bukan usul dari Ika Usakti.

“Kami mempertanyakan sih, kenapa rektor bisa membuat surat ke presiden untuk penganugerahan Putera Reformasi. Lalu, kami tegaskan itu bukan usulan ikatan alumni secara organisasi,” sambung Kurniawan.

“Sebenarnya usulan kami mau ngasih gelar ke Pak Jokowi doktor honoris causa. Tapi kok tiba-tiba belok, malah Putera Reformasi. Kampus kan lembaga pendidikan,” lanjut Kurniawan.

Merespons surat itu dan protes serta kritikan dari berbagai pihak, pihak Istana mengatakan bakal mengecek surat dari Universitas Trisakti. Surat itu ditujukan kepada Menteri Sekretaris Kabinet.

“Nanti Senin saya cek ya, saya kasih kabar,” sebut Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin, Minggu (22/9/2019).

Namun, Ngabalin menegaskan Jokowi bukan orang yang suka dipuji-puji. Menurut Ngabalin, gelar Putera Reformasi tak pernah diminta Jokowi.

“Tentu nanti yang menjawab itu adalah Trisakti karena Presiden Joko Widodo sendiri itu kalau orang Jawa bilang, nyuwun sewu ya, mohon maaf, nyuwun sewu, tidak pergi ke sana-kemari, cari-cari muka untuk dihormati, dipuja, dipuji, Presiden Jokowi tidak begitu karakternya,” ujar Ngabalin.

Penulis : Rizal

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here